MA batalkan penghitungan kursi tahap II

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan kontroversial, membatalkan pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan KPU Nomor 15/2009 tentang penetapan calon terpilih pada tahap kedua. Selain itu, KPU juga diharuskan merevisi keputusan KPU No 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang penetapan perolehan kursi pileg.

Perkara uji materiil Keputusan KPU ini diajukan beberapa caleg Partai Demokrat, antara lain Zaenal Ma’arif, Yosef B Badoeda (Caleg Dapil NTT I), M. Utomo A Karim (Caleg Dapil VII Jatim), dan Mirda Rasyid (Caleg Dapil I lampung). Para caleg ini menilai peraturan KPU tentang pasal-pasal tersebut di atas dinilai merugikan dirinya dan bertentangan dengan UU Pemilu 10/2008.

Dalam keputusannya, MA memenangkan permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh beberapa caleg DPR RI dari Partai Demokrat (PD) Zaenal Ma’arif Cs terhadap peraturan KPU Nomor 15/2009, khususnya pasal 22 huruf c dan pasal 23 ayat 1 dan 3. Alasannya, pasal-pasal dalam peraturan KPU ini dinilai bertentangan dengan UU No 10/2008 pasal 205 ayat 4.

Untuk diketahui, pasal 22 huruf c dan pasal 23 ayat (1) dan (3) peraturan KPU No 15/2009 berisi tentang pedoman teknis penetapan dan pengumpulan hasil pemilu, tatacara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota.

Keputusan MA ditandatangani Panitera Muda MA Ashadi SH. Sidang perkara ini diketuai oleh Ahmad Sukardja dengan didampingi para hakim anggota antara lain Imam Soebechi dan Marina Sidabutar.

Selain itu, dalam putusan MA ini, KPU juga diminta untuk menunda pelaksanaan keputusan KPU No 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang penetapan perolehan kursi parpol serta pemilu anggota DPR dalam pileg 9 April lalu. Keputusan ini ditetapkan oleh majelis hakim pada Kamis, 18 Juli dalam sidang terbuka di MA.

HOME | RSS 2.0 | KATEGORI: Pemilu 2009 | Isi Komentar | TRACKBACK |

Silakan Mengisi Komentar