Kapolri himbau tak ada lagi Istilah Cicak-Buaya

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menghimbau kepada masyarakat dan media untuk tidak lagi menggunakan cicak dan buaya dalam menggambarkan perseteruan yang terjadi antara KPK dan Polri. “Selesai. Jangan ada lagi itu (istilah cicak dan buaya). Jangan lagi diperpanjang,” kata Kapolri seusai pertemuan dengan Menkominfo Tifatul Sembiring serta sejumlah pimpinan media massa di Kantor Departemen Komunikasi dan Informatika, Senin (2/11).

Untuk itu, Kapolri secara khusus meminta maaf kepada masyarakat atas tindakan anggotanya yang memunculkan istilah cicak dan buaya. Istilah tersebut pada akhirnya berkembang di kalangan media dan masyarakat sebagai gambaran perseteruan KPK dengan polisi. “Saya minta maaf. Sebagai Kapolri, saya minta maaf,” katanya.

Seperti yang diberitakan, istilah tersebut pertama kali dimunculkan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Susno Duadji. Ia menyebutkan, istilah tersebut sebagai gambaran KPK melawan polisi.

Tindakan ini mendapat reaksi dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) wilayah Jakarta. Mereka menyayangkan sikap Kapolri yang melarang media menggunakan istilah cicak dan buaya dalam pemberitaan kisruh KPK-Polri. Aji Jakarta meminta Dewan Pers menegur Kapolri yang mulai mengintervensi pemberitaan media.

“AJI Jakarta menyesalkan imbauan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri soal penggunaan istilah “cicak dan buaya” dan meminta Dewan Pers meminta klarifikasi kepada Kapolri atas imbauannya tersebut,” kata Sekretaris AJI Jakarta, Umar Idris,Senin (2/10/2009).

Umar menambahkan, tindakan Kapolri dinilai Umar sudah melampaui wewenangnya. Umar menyamakan tindakan Kapolri tersebut dengan pengekangan pers di masa Orde Baru.

“Permintaan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso tersebut dapat ditafsirkan sebagai upaya intervensi pemberitaan di media massa, seperti yang kerap terjadi di masa Orde Baru,” keluh Umar.

HOME | RSS 2.0 | KATEGORI: politik dan Hukum | Isi Komentar | TRACKBACK |

Silakan Mengisi Komentar