Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Arie Budhiman mengatakan, dalam rencana jangka menengah, dinasnya telah menyusun dokumen perencanaan, salah satunya revitalisasi bangunan
Untuk tahun 2011, Disparbud akan fokus pada pengembangan kawasan Kota Tua dan memperbaiki bangunan cagar budaya yang memiliki nilai historis.

“Kondisi Kota Tua masih jauh dari harapan untuk bisa meningkatkan daya tarik wisatawan lebih banyak lagi. Padahal, kawasan ini sudah memiliki daya tarik tersendiri karena menyimpan nilai sejarah yang tinggi,” kata Arie Budhiman di Jakarta, Selasa (23/11).

Pihaknya mencatat, ada tiga museum di Kota Tua yang membutuhkan revitalisasi, yaitu Museum Fatahillah, Museum Wayang dan Museum Keramik. Jika ketiganya beserta balai konversinya diperbaiki, dipastikan dapat meningkatkan kuantitas pengunjung.

Sebab, kehidupan di Kota Tua tidak bisa hanya mengandalkan penyelenggaraan kegiatan kesenian atau acara lainnya yang bersifat temporer. Karena, setelah penyelenggaraan acara usai, suasana Kota Tua akan kembali seperti semula dan tidak optimal. Agar lebih optimal lagi, bangunan cagar budaya di Kota Tua direvitalisasi. Diperkirakan jumlah gedung yang ada di kawasan tersebut mencapai 142 gedung. Kepemilikan gedung terbagi menjadi tiga yaitu milik BUMN, Pemprov dan swasta.

Sekitar 18 persen gedung seperti kantor kecamatan dan museum milik Pemprov DKI. Sebanyak 12 persen bagian dari Kota Tua seperti Stasiun Beos dan Kantor Pos dimiliki Pemerintah Pusat. Sedangkan sekitar 70 persen milik swasta atau perorangan.

Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kota Tua tahun 2009, bangunan tua milik BUMN yang tidak berfungsi di kawasan Kota Tua mencapai 23 gedung. Setidaknya ada lima nama pemilik yang terdata, yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang memiliki 16 gedung. Bank Mandiri dengan 3 gedung. PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dengan 2 gedung. PT Asuransi Jasa Raharja dengan 1 gedung. PT Kimia Farma dengan 1 gedung. Bangunan milik pemerintah tercatat hanya ada 4 gedung yaitu Museum Bank Mandiri, Balai Konservasi, Museum Wayang, dan Museum Seni Rupa dan Keramik. Sedangkan sisanya, dimiliki oleh perorangan. Sampai saat ini, yang baru bisa didata hanya gedung yang berada di kawasan Taman Fatahillah.

Karena itu, untuk melakukan revitalisasi membutuhkan biaya yang cukup besar. Arie mengusulkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan pajak dari bidang pariwisata dikembalikan utuh untuk membangun dan mengelola kawasan pariwisata termasuk bangunan cagar budaya. “Inginnya sih seperti itu,” ujarnya.(bj)

Acara ini diselenggarakan tanggal 9-10 April 2010, pukul 20.00 bertempat di Sanggar Luwes IKJ.

Menurut panitia, acara ini diselenggarakan dalam rangka mengeksplorasi dan mengembangkan berbagai kekayaan tradisi yang ada di Indonesia. Perlu diketahui, mata kUliah Tari Melayu merupakan salah satu mata kuliah wajib di Jurusan Seni Tari IKJ.

Sebagai koreografer utama adalah Tob Ibnur, pengajar Fakultas Seni Pertunjukan IKJ. Berbagai macam tarian disuguhkan, antara lain, Tari Sembah Makan Sirih, Tari Mak Iang Pulau Kampai dan Seranpang Dua Belas, Alunan Musik dan denndang Melayu, Tari Zapin Dana Bedana, berbalas Pantun, Tari Tanjung Katung dan Tari lambak.

Tari Sembah Makan Sirih pada awalnya diciptakan untuk pembukaan Musabaqoh Tilawatil Qur’an tahun 1994 yang bertempat di Riau. Hingga kini tari karya Tob Ibnur ini menjadi tari persembahan di Riau dan Kepulauan Riau.

Selama hampir 2 jam, penonton disuguhi tari-tarian Melayu yang indah dan enerjik yang dimainkan oleh para mahasiswa Seni Tari IKJ. Tepuk tangan penonton selalu meriah setiap selesai tarian dipentaskan.

Sayang, acara yang bagus ini hanya dihadiri sedikit penonton. Seharusnya acara bagus seperti ini bisa menarik banyak penonton untuk mengajak lebih mencintai budaya bangsa.

Pemberlakuan aturan ini berdasar pada UU No 22 Tahun 2009 pasal 57 atar (2) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bagi pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar yaitu SNI. Peraturan ini sebenarnya sudah mau diberlakukan setahun lalu, Maret 2009, tapi ditunda satu tahun.

Logo SNI yang dimaksud UU tersebut yakni terletak pada bagian belakang hingga samping kiri helm. Untuk logo SNI yang asli pada helm bukan berupa stiker atau tinta melainkan berupa cetak timbul atau emboss.

Namun untuk tahap awal, baru akan disosialisasikan. Hal ini diungkapkan Kasatlantas Polres Jakarta Barat, Kompol Sungkono pada Kamis, (1/4), seperti dikutip republika.co.id.

“Hari ini masih tahap sosialisasi penggunaan helm SNI,” ujarnya.

Ia mengatakan petugas dilapangan hanya akan memberikan informasi kepada pengendara sepeda motor untuk menggunakan helm berstandar. “Mereka belum akan ditilang,” tambahnya.

Teknisnya, jika ada para pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI hanya diarahkan ke tepi jalan dan diberikan informasi mengenai peraturan baru lalu lintas dan angkutan jalan. Namun, kebijakan ini hanya berlaku hingga 10 April mendatang.

“Jika sampai batas yang telah ditentukan masih ada pelanggaran, maka sanksi akan dikenakan,” katanya. Adapun sanksi yang diberikan antara lain peringatan, teguran, hingga penilangan dan kurungan selama satu bulan.

Api yang mulai terlihat sejak sekitar pukul 07.00 hingga siang (2/04) ini masih terus berkobar. Petugas pemadam kebakaran menurunkan 35 unit mobil pemadam kebakaran, namun kebakaran sulit dipadamkan.

Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Kasudin Damkar dan PB) Jakarta Selatan, Subejo mengatakan, pihaknya mengalami kesulitan dalam memadamkan api, karena sulitnya sumber air.

Terlebih, hydrant yang berada di sekitar lokasi tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, para petugas harus mengambil air dari Kali Pesanggrahan dan Kali Cipulir yang berjarak 2 kilometer dari lokasi kejadian.

“Sumber air terlalu jauh sehingga menyulitkan kita untuk melakukan proses pemadaman,” katanya.

Akibat kebakaran ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kepadatan yang diakibatkan para pengendara yang menghentikan kendaraannya di depan lokasi kebakaran.

Di GBI Mawar Saron yang berlokasi di Jl Raya Kelapa Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tampak 10 ribu jemaat sudah mendatangi tempat itu sejak pukul 08.00. Mereka terlihat hikmat mengikuti rangkaian ibadah yang dipimpin pendeta Limbong. Untuk menjamin keamanan dan kelancaran ibadah, 10 petugas kepolisian dari Polsek Kelapagading berjaga-jaga di depan gereja bersama 5 petugas keamanan setempat.

“Sudah sejak Kamis (1/4) kemarin, kami bersiaga menjaga keamanan. Sejak kemarin malam sudah ada kegiatan ibadah, semuanya berjalan aman, lancar, dan tertib,” jelas Brigadir Dua Asep, petugas Polres Jakarta Utara yang melakukan patroli di depan GBI Mawar Saron, Jakarta Utara, Jumat (2/4).

Hal serupa juga terlihat di Gereja Tiberias, ribuan jemaat tampak memadati gereja yang berlokasi di Jl Boulevard Raya, Kelapagading, Jakarta Utara. Di gereja ini ada tiga kali sesi kegiatan ibadah paskah. Tak beda jauh dengan GBI Mawar Saron, ada 5 anggota polisi yang turut menjaga pengamanan berlangsungnya rangkaian ibadah. “Selain polisi, kami juga melibatkan pemuda dari warga sekitar dan petugas Satpol PP Kecamatan Kelapagading,” kata Billy, seorang pengurus Gereja Tiberias.

Terkait pengamanan paskah di Jakarta Utara yang terdapat 192 gereja, di mana 188 gereja mampu menampung ribuan jemaat, Kapolres Jakarta Utara Kombes Rudy Supahriady mengatakan, pengamanan paskah dilakukan sesuai kebutuhan. Untuk saat ini tidak ada pengamanan yang sifatnya khusus, karena semuanya telah sesuai standar yang berlaku.

“Tidak ada pengamanan khusus, semua berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan rutin. Di Polres Jakarta Utara, kami memiliki 800 personil di Polres Jakarta Utara untuk mengantisipasi keamanan wilayah,” tandasnya. (beritajakarta.com)

“Kami ingin kalau ada pemindahaan dilakukan dengan martabat. Tidak hanya menempati rumah susun tapi mereka diberi pemberdayaan ekonomi” kata Agung usai susur kali.

Agung menambahkan, program akan dilakukan semaksimal mungkin untuk mencegah terulangnya bencana banjir di Jakarta. Termasuk menangani permasalahan ekonomi sosial warga yang tinggal di bantaran kali. Untuk itu, lajutnya, program tersebut akan dikoordinasikan dengan pihak terkait seperti Depsos, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Pemda DKI. Realisiasi proyek bisa diwujudkan kemungkinan dalam waktu dua sampai enam tahun kedepan.

“Kami akan duduk bersama lalu akan kami laporkan kepada presiden supaya ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Kalau proyek ini berhasil, maka sebanyak 350 ribu warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung akan dipindahkan ke rumah susun sederhana.

Untuk itu, sekitar 100 warga Pondok Kopi dengan didukung 2 ormas, FBR dan Pemuda Pancasila juga terlihat ikut menjaga. Upaya itu menghambat laju 5 buldozer yang hendak mengeruk tanah mereka guna proyek Banjir Kanal Timur (BKT). Suasana tegang. Ratusan warga yang berseragam hitam-hitam dan loreng oranye berjaga di tiap ujung Jalan Robusta, Pondok Kopi. Mereka menyatakan akan bertahan karena tanah mereka diserobot pemerintah.

“Kami terpaksa memblokir jalan. Tanah ini belum dibayar,” kata Kustiri, salah satu korban gusuran BKT di RT1/3 Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (25/11).

“Kami tinggal di sini sejak sini masih hutan. Kini digusur tanpa ganti rugi. Apa-apaan ini!” teriak ibu-ibu yang emosi.

Sejumlah material bangunan dipergunakan untuk menutup jalan. Material itu diambil dari bongkaran bangunan yang berdiri di tanah gusuran sekitar 5.000 m2.

Namun perlawanan warga akhirnya kendor. Mereka jelas kalah jumlah. Sekitar 700 aparat dari Satpol PP dan Polisi merangsek ke lahan gusuran BKT. Kericuhan pun tak terelakkan. Warga yang semula memblokade jalanan pun panik. Sementara massa 2 ormas yang sejak pagi hari berjaga, juga tidak kuasa menghadapi aparat yang jumlahnya lebih banyak.

“Perkiraan ini bisa jadi benar-benar terjadi apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak segera mengantisipasi dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan,” kata Ubaidillah di Jakarta, Rabu (18/11).

Sebabnya, menurut Ubaidillah, pembangunan di Jakarta sudah tidak memperhatikan keseimbangan ekologis terbukti saat ini luas ruang terbuka hijau yang dimiliki hanya 9,6 persen dari 661.52 kilometer persegi luas Jakarta.

Ia mengingatkan, sebagian permukaan tanah di Jakarta ini mengalami penurunan, yang diakibatkan banjir dan genangan air, sebagian wilayah Jakarta ini berada di bawah permukaan laut, serta buruknya saluran drainase kota.

Untuk itu ia mendesak pemerintah untuk membenahi proyek-proyek bangunan yang pendiriannya tidak mempertimbangkan keseimbangan ekologis seperti pembangunan pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran.

“Semua itu kalau tidak dibenahi Jakarta benar-benar tenggelam,” katanya.

“Kita telah menyiapkan pompa penyedot air untuk menanggulangi genangan yang terjadi karena banjir,” ujar Wakil Gubernur Prijanto, saat meninjau sarana kesiapsediaan penanggulangan banjir di Lapangan Irti Monas, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Wagub menuturkan, sebanyak 41 buah mesin penyedot air yang masing-masing dapat menyedot air sebanyak 330, 12 meter kubik air per detik tersebut akan ditempatkan di kawasan Monas. Sedangkan sisanya disebar di lima wilayah DKI Jakarta.

Menghadapi bencana yang satu ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak tinggal diam. Berbagai persiapan terus dilakukan, seperti mengeruk tanah yang mengendap di aliran sungai, pembersihan sampah digalakkan. Sedangkan infrastruktur pengendali banjir terus dikebut seperti pengerjaan proyek Banjir Kanal Timur (BKT) yang rencananya selesai pada bulan Desember tahun ini.

Bahkan Senin (9/11) lalu sekitar 3.000 Marinir bersama warga melakukan pembersihan di anak Sungai Ciliwung tepatnya di belakang Istana Negara. Selain mengeruk tanah dengan kapal keruk, mereka juga terjun langsung ke sungai memunguti berbagai macam sampah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, 3.168 formasi yang dibutuhkan itu terdiri 233 tenaga kesehatan, 987 tenaga teknis, 1.606 tenaga pengelola keuangan dan data informasi, serta 342 tenaga administrasi.

Selain itu, penyelesaian tenaga PTT/honorer (yang sudah terdata dalam database BKN) sebanyak 535 yang akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perekrutan CPNS melalui sistem online ini merupakan wujud Pemprov DKI Jakarta yang berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Kualitas SDM yang unggul dimulai dengan sistem seleksi penerimaan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kepala BKD DKI Jakarta, Budhiastuti mengatakan, sistem seleksi penerimaan CPNS, mulai tahun 2009 Pemprov DKI Jakarta mamanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan menerapkan sistem seleksi melalui e-recruitment.

“E-recruitment CPNS DKI Jakarta adalah sistem penerimaan SPNS untuk mengisi formasi pegawai yang dilakukan secar online. Sistem ini bertujuan meningkatkan transparansi dan aksesibilitas pelamar terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Pemprov DKI Jakarta. Selain melakukan registrasi secara online, pelamar juga dapat mengakses hasil tahapan seleksi dan mengetahui perkembangan terbaru dari proses seleksi melalui account masing-masing,” papar Budhiastuti.

Menurutnya, sesuai dengan lampiran surat Menteri negara Pendayagunaan Apartur negara Nomor 347.P/M.PAN/9/2009 tanggal 14 September 2009 perihal persetujuan rincian formasi CPNS Daerah tahun 2009 yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta memperoleh formasi sebanyak 3.168 yang diprioritaskan untuk mengisi formasi jabatan teknis, pengelola keuangan dan data informasi yang akan ditugaskan pada unit-unit pelayanan termasuk di kelurahan/kecamatan.

Sebelumnya, Kasubid Penerimaan dan Pendayagunaan BKD DKI, Achmad Zaki, menandaskan, hendaknya warga Jakarta agar berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan pejabat DKI yang menginformasikan perekrutan CPNS DKI telah dimulai dan mereka meminta uang untuk imbalan agar pelamar dapat diterima. Dia mengakui sudah banyak warga yang menelepon ke BKD untuk memastikan apakah sudah dibuka atau belum penerimaan CPNS DKI. “Banyak juga warga yang cukup cerdas untuk mencari tahu langsung ke kami. Lalu kami jelaskan hingga saat ini Pemprov DKI belum melakukan perekrutan,” tandasnya.

Sedangkan untuk pengangkatan PTT atau tenaga honorer baik sebagai guru dan jabatan apapun, Zaki menegaskan hanya akan dilakukan tahun 2005 hingga tahun 2009. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PNS, pemerintah daerah diberikan waktu mulai tahun 2005 hingga 2009 mengangkat tenaga honorer dan PTT secara bertahap. Untuk tahun ini, 535 PTT atau tenaga honorer akan diangkat jadi CPNS.

“Jumlah itu termasuk guru yang masih PTT. Tapi saya tidak hapal jumlahnya,” ungkapnya. Bahkan dalam penerimaan CPNS tahun ini, Pemprov DKI tidak diperkenankan lagi mengangkat tenaga honorer atau PTT dalam bentuk apapun. (beritajakarta.com)