“Banyaknya persoalan-persoalan bangsa yang juga belum terselesaikan bukan karena kegagalan negara tetapi gagalnya pemerintahan dalam melaksanakan konstitusi negara,” kata Wiranto, dalam silaturahim tokoh nasional di PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (16/6).

Menurut Wiranto, pemerintah bisa dinyatakan gagal bila tidak bisa melindungi rakyat dengan baik.

“Saat ini angka kemiskinan terus meningkat, kesejahteraan belum juga diwujudkan dan belum mencerdaskan bangsa,” ujar Wiranto.

Menurut dia, jika pemerintah tidak mampu melaksanakan konstitusi, maka MPR yang harus bertindak karena dikhawatirkan kondisi negeri ini akan memasuki negeri yang penuh dengan kepalsuan.

Panja tersebut rencananya akan mengungkap sejumlah kasus antara lain pemalsuan surat MK yang diduga melibatkan Juru Bicara Demokrat Andi Nurpati, hingga keanehan isi Peraturan KPU Nomor 75 tahun 2009 yang diduga sengaja diterbitkan untuk menghilangkan dokumen pemilu 2009.

Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arif Wibowo menjelaskan, Panja Mafia Pemilu akan mempertanyakan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal penerbitan Peraturan KPU 75 tahun 2009 karena melanggar UU 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, yang pertama kali menggulirkan pemalsuan Surat MK yang diduga dilakukan oleh Andi Nurpati, menyatakan siap hadir bila dipanggil dalam rapat Panja Mafia Pemilu DPR RI.

Ia pun menegaskan sejak semula kasus itu dibawa ke ranah hukum. Oleh karena itu, dilaporkan ke Polri. Bila kemudian, lanjutnya, DPR membentuk panja (Panja Mafia Pemilu) dan mengundang MK, maka pihaknya akan mendukung dan akan hadir bila diundang.

“Jadi, didukung atau tak didukung oleh MK, hal itu sepenuhnya menjadi wewenang DPR,” tandasnya.

Sedangkan anggota yang tidak terpilih menjadi anggota KY antara lain Hermansyah 34 suara, Mangasa Manurung 26 suara, Jawahir Thontowi 20 suara, Abdul Ficar Hadjar 13, Hasanudin 4, Sumali 2 suara, dan JMT Simatupang 1 suara.

Pemilihan tujuh anggota KY dilakukan Komisi III DPR RI setelah sebelumnya melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota KY pada Rabu dan Kamis. Pada hari Senin (29/11) dilakukan uji makalah sepontan. Masing-masing calon anggota KY diberi amplop berisi tema untuk membuat makalah.

“Dengan demikian penetapan calon pengganti Pimpinan KPK saudara Muh Busyro Muqoddas,” kata Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11).

Setelah pimpinan KPK lengkap, maka Komisi III DPR akan memilih ketua KPK. Mantan anggota Panitia Seleksi KPK, Fajrul Falaakh mengatakan, semua pimpinan KPK berhak menjadi ketua tanpa terkecuali.

“Komisioner KPK sekarang sudah 5, jadi kalau mau dipilih ketua, nama kelima orang itu juga harus disebutkan. Semua punya hak yang sama,” ujar mantan anggota panitia seleksi (Pansel) KPK Fajrul Falaakh, kepada detikcom, Kamis (25/11).

Menanggapi pertanyaan status deponeering yang melekat pada pimpinan KPK Bibit S Riyanto dan Chandra Hamzah yang tak menghapus status tersangka mereka, Fajrul mengatakan DPR sudah menerima.

“DPR sudah terima itu (deponeering), jadi itu tidak akan jadi pertimbangan. Kalau soal suara, memang hak DPR, tapi dalam proses yang berhak ya seluruh jajaran pimpinan atau komisioner,” terang Fajrul.

Menurut SBY, pembebasan Suu Kyi ini baik bagi kebersamaan ASEAN. Myanmar adalah anggota ASEAN. Selama ini, baik Indonesia maupun ASEAN selalu mendorong terciptanya demokrasi di Myanmar dengan membebaskan Suu Kyi dari tahanan rumah yang dijalaninya selama dua dekade. Tahun depan, Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN.

Seperti diketahui, Suu Kyi menjalani tahanan rumah setelah partainya memenangkan pemilu Myanmar dua dekade lalu. Pemerintah junta militer Myanmar menjanjikan pembebasan tokoh reformasi itu usai pemilu yang digelar pada 7 November 2010. Dan kini Suu Kyi telah bebas.

APEC Tetap Penting dan Relevan

Sebelum meninggalkan pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC 2010 di Yokohama, Jepang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta pandangannya mengenai relevansi APEC di masa kini dan mendatang. Menurut Presiden, APEC tetap penting dan relevan, meskipun sekarang ada Forum G20, ASEAN-East Asia Summit dan sebagainya.

“Kebersamaan APEC hasilnya nyata, ada peningkatan volume perdagangan, penurunan tarif, dan sebagainya,” kata Presiden SBY dalam konferensi pers setiba di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Sabtu (13/11) pukul 23.30 WIB.

Mengenai apakah perlu APEC melahirkan kesepakatan baru di luar Bogor Goals, Presiden menegaskan hal itu tidak perlu. Kesepakatan Bogor yang dihasilkan dalam KTT APEC di Bogor, Jawa Barat, pada tahun 1994, masih relevan dan meaningfull. “Tidak perlu ada goals baru, jalankan saja Bogor Goals itu secara baik,” SBY menambahkan.
Situasi global memang sudah berubah sejak Bogor Goals dicetuskan.

Untuk itu, dalam forum APEC di Yokohama tersebut Presiden mengusulkan beberapa solusi tentang apa yang harus dilakukan APEC. Antara lain, jangan berhenti pada isu perdagangan dan investasi bebas. Masih banyak isu lain yang penting dibahas bersama, seperti capacity building, memfasilitasi negara-negara berkembang untuk tumbuh secara baik, konektivitas kawasan, human security, dan perubahan iklim.

Karena Presiden SBY kembali ke tanah air, Presiden menunjuk Wapres Boediono untuk mewakili Indonesia melanjutkan keikutseertaan dalam sesi-sesi pembahasan di KTT APEC Yokohama. Boediono bertolak ke Jepang tengah malam ini. Selain itu, Wapres juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin Asia Pasik. (har/osa)