“Banyaknya persoalan-persoalan bangsa yang juga belum terselesaikan bukan karena kegagalan negara tetapi gagalnya pemerintahan dalam melaksanakan konstitusi negara,” kata Wiranto, dalam silaturahim tokoh nasional di PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (16/6).

Menurut Wiranto, pemerintah bisa dinyatakan gagal bila tidak bisa melindungi rakyat dengan baik.

“Saat ini angka kemiskinan terus meningkat, kesejahteraan belum juga diwujudkan dan belum mencerdaskan bangsa,” ujar Wiranto.

Menurut dia, jika pemerintah tidak mampu melaksanakan konstitusi, maka MPR yang harus bertindak karena dikhawatirkan kondisi negeri ini akan memasuki negeri yang penuh dengan kepalsuan.

Anggota Komisi II DPR RI dari PDIP, Arif Wibowo mengatakan, KPU tidak saja telah melalaikan kewajiban memelihara arsip dokumen pemilu melainkan telah nyata-nyata melegalisasi tindakan pemusnahan dokumen negara secara melawan hukum secara sistemik, terstruktur dan massif.

“Tindakan pemusnahan dokumen kepemiluan tersebut jelas-jelas merupakan “Perbuatan Melawan Hukum”, dan merupakan tindak pidana,” ujarnya di Jakarta, Kamis (16/6).

Ia menegaskan KPU melanggar UU no 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan serta bertentangan dengan kewajiban hukum KPU sebagai lembaga yang wajib memelihara dokumen arsip pemilu sebagaimana diamanatkan UU 22 Tahun 2007.

UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan dengan tegas bahwa salah satu kewajiban KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam sebagai penyelenggara pemilu salah satunya adalah memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Arif mengungkapkan, salah satu dokumen arsip kepemiluan yang dimusnahkan KPU adalah Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemilu di tingkat TPS (Formulir C1) yang terjadi di sebagian besar daerah (KPU Kabupaten/Kota) di wilayah NKRI.

KPU menerbitkan Peraturan KPU No. 75 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan, Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya Sebagai Barang Milik Negara Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Pemilihan Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum.

Padahal, sejak tanggal 27 April Tahun 2005 melalui Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pendataan, Penataan, Dan Pengelolaan Dokumen Arsip Pemilu, seharusnya segala peraturan terkait tata cara penghapusan logistik pemilu yang dibuat oleh KPU tunduk pada ketentuan ini.

Menurutnya, sesuai Peraturan Kepala ANRI tersebut jelas disebutkan bahwa berita acara dan sertifikasi hasil pemilu baik dari tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU adalah dokumen pemilu yang bersifat permanen (statis).

“Dokumen arsip kepemiluan tersebut tidak dapat dimusnahkan malah sebaliknya demi kepentingan nasional sebagai bahan pertanggungjawaban nasional harus dilakukan penyerahan kepada ANRI,” ujarnya.

Panja tersebut rencananya akan mengungkap sejumlah kasus antara lain pemalsuan surat MK yang diduga melibatkan Juru Bicara Demokrat Andi Nurpati, hingga keanehan isi Peraturan KPU Nomor 75 tahun 2009 yang diduga sengaja diterbitkan untuk menghilangkan dokumen pemilu 2009.

Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arif Wibowo menjelaskan, Panja Mafia Pemilu akan mempertanyakan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal penerbitan Peraturan KPU 75 tahun 2009 karena melanggar UU 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, yang pertama kali menggulirkan pemalsuan Surat MK yang diduga dilakukan oleh Andi Nurpati, menyatakan siap hadir bila dipanggil dalam rapat Panja Mafia Pemilu DPR RI.

Ia pun menegaskan sejak semula kasus itu dibawa ke ranah hukum. Oleh karena itu, dilaporkan ke Polri. Bila kemudian, lanjutnya, DPR membentuk panja (Panja Mafia Pemilu) dan mengundang MK, maka pihaknya akan mendukung dan akan hadir bila diundang.

“Jadi, didukung atau tak didukung oleh MK, hal itu sepenuhnya menjadi wewenang DPR,” tandasnya.

Survei yang dilakukan pada 2010 dengan metode targetted (meminta pendapat orang tertentu yang berkompeten untuk menilai di lembaga masing-masing) ini dilakukan di 27 provinsi di Indonesia.

Target responden adalah anggota parlemen, masyarakat, kalangan pemerintah, akademisi dan media massa. “Yang kami survei bukan orang sembarangan, tapi orang-orang yang memang tahu dan paham soal instansi yang disurvei,” ujar Spesialis Pendidikan dan Pelatihan Proyek Pengendalian Korupsi Indonesia Laode Syarif, Rabu (20/4).

Menurut Laode, tingginya korupsi di lembaga tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain, tidak ada program antikorupsi yang holistik. Selain itu, tidak ada komitmen yang serius dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif untuk memperbaiki diri. Program antikorupsi yang dijalankan pemerintah pun, menurutnya, masih bersifat kasuistik dan tambal sulam.

“Juga tidak ada target yang nyata dan terukur untuk memberantas korupsi hingga 2014. Sementara hingga kini para pengambil keputusan di Legislatif, Eksekutif, Yudikatif banyak yang melakukan korupsi,” tegasnya.

Karena itu, lanjut Laode, untuk menghindari masalah laten korupsi di tiga lembaga tersebut, seharusnya ke depan pemberantasan korupsi tidak hanya tertuju pada presekusi tapi juga pada pencegahan. Selain itu, harus ada sistem pencegahan dan penindakan yang terintegrasi antara lembaga penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK, Pengadilan, Penjara).

“Juga jangan lupa, para pengacara kadang harus juga disentuh agar mereformasi diri,” ujarnya.

“Kita tetap punya keinginan yang kuat agar islah PKB Muhaimin dan Gus Dur ini bisa tercapai dengan beberapa persyaratan,” ujarnya ketika menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-77 Gerakan Pemuda Ansor dan Istighotsah Fukushima dan penolakan Pembangunan PLTN di Semenanjung Muria yang digelar di objek wisata Pantai Benteng Portugis, Desa Ujungwatu, Kecamatan Donorojo, Jepara, Jumat (22/4).

Menurut Mbak Yenny, berdasarkan muktamar PKB Gus Dur, diamanatkan harus ikut Pemilihan Umum 2014, dengan memberikan amanat kepada DPP PKB Gus Dur. Selain itu juga mensyaratkan agar hak-hak almarhum Gus Dur dikembalikan.

“Tetapi, kami memiliki batas waktu yang harus dipenuhi untuk menyiapkan alternatif, apabila hingga tahun 2014 islah tetap tidak tercapai,” ujarnya.

Apabila tidak mau memenuhi persyaratan tersebut, kubu Yenny Wahid akan membentuk partai baru atau dia mengistilahkan dengan sebutan sekoci (perahu kecil). “Sekoci tersebut mau dipakai atau tidak, tentunya disesuaikan dengan kondisi terakhir,” ujarnya.

Saat ini, katanya, PKB Gus Dur masih melakukan konsolidasi struktural dan menyempurnakan kepengurusan di berbagai tingkatan.

“Bahkan, kepengurusan di 33 provinsi di Tanah Air sudah terbentuk, sedangkan tingkat kabupaten/kota berkisar antara 50 hingga 60 persen terbentuk, serta anak cabang juga terbentuk semua,” ujarnya.

Terkait dengan nama partai, katanya, belum terbentuk karena masih dalam proses pembicaraan.

“Jika ingin mengikuti pemilu tahun 2014, maka tahun 2011 kepengurusan di semua tingkatan harus terbentuk,” pungkasnya.

Kereta hiburan untuk berkeliling Taman Mini Indonesia Indah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kelompok 78 terus memberikan dukungan kepada Arifin Panigoro dan George Toisutta. Padahal FIFA sudah memutuskan bahwa keduanya, bersama Nirwan Bakrie dan Nurdin Halid, sudah tak bisa dicalonkan lagi.

“Sesuai surat FIFA tanggal 4 April dan ditegaskan kembali melalui surat tanggal 21 April, nama-nama tersebut tidak bisa dicalonkan menjadi Ketua Umum, wakil Ketua Umum dan Anggota Komite Eksekutif PSSI,” demikian tulis situs resmi PSSI.

Sejauh ini George mendapatkan 87 suara pengusul. Namun, mengingat Komite Normalisasi (KN) berpegang teguh pada keputusan FIFA, bisa dibilang suara tersebut gugur.

Dalam daftar tersebut, juga muncul nama Erwin Aksa yang baru beberapa hari lalu mencalonkan diri dan juga mantan Ketua Umum PB PBSI, Sutiyoso, dan juga mantan Menpora, Adhyaksa Dault.

Di daftar nama Wakil Ketua Umum PSSI, juga muncul nama Djoko Driyono. Namun, Djoko tak bisa mencalonkan diri lantaran dirinya merupakan anggota KN. Sebagai catatan, semua yang duduk di dalam kepengurusan KN memang tak bisa maju mencalonkan diri.

Sebagai informasi tambahan juga, besok, Sabtu (23/4), merupakan hari terakhir pencalonan Ketua Umum PSSI, Wakil Ketua Umum PSSI dan Anggota Exco.

“Sangat jelas bahwa Antasari Azhar minta dibongkar, baik dari penyelidikan hingga pengadilan,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Jumat (22/4).

Ia mengungkapkan, Antasari mengakui bahwa terdapat kejanggalan dalam proses yang dialaminya dalam kasus pembunuhan Direktur PRB Nasrudin Zulkarnaen. Kejanggalan inilah yang dapat mengungkap latar belakang kriminalisasi terhadap dirinya.

Permadi curiga bahwa keberanian Antasari selama memimpin KPK membuat beberapa pihak di sekeliling kekuasaan khawatir dapat mengungkap kejahatan besar, salah satunya adalah IT KPU. Makanya, ketika Antasari mendengar bahwa Komisi Yudisial (KY) memeriksa majelis hakim yang mengadilinya, ia sangat senang.

Permadi datang bersama anggota DEPAN lainnya seperti, Effendi Choiri (mantan anggota DPR FPKB) Suripto (MPP PKS), Yasril Ananta Baharudin (mantan anggota DPR FPG), Taslim (Ketua Perhimpunan Katolik), Pong Hardjatmo (artis senior), dan Mayjen purn Saurip Kadi (mantan Assisten Teritorial Angkatan Darat) dan seorang Habib Tangerang bernama Habib Ahmad Khodoro.

“Karena itu kami dalam waktu dekat akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar dapat menugaskan para dokter atau perawat ke daerah-daerah terpencil atau pinggiran,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Sudarmini, di Palangka Raya, Minggu.

Menurutnya, kurangnya tenaga dokter atau perawat di Palangka Raya bisa dilihat dari satu orang tenaga kesehatan melayani ratusan warga, dan pemerintah kota juga mengharapkan agar pemerintah pusat mau membantu daerah terkait masalah tersebut.

Ia mengatakan, akibat terbatasnya tenaga dokter di Puskesmas khususnya di daerah pedalaman Kota Palangka Raya dalam melayani kesehatan masyarakat, maka sejumlah mantri desa terpaksa turut dilibatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga sekitar.

“Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mantri tidak memiliki wewenang memberikan pertolongan seperti seorang dokter, yang diperbolehkan hanya sebatas menolong dalam pelayanan. Sedangkan untuk membuka praktek tidak diperbolehkan karena ada aturannya,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, saat ini peranan mantri di kawasan pinggiran Palangka Raya sangat diperlukan warga mengingat jumlah dokter dan perawat di kawasan tersebut masih sangat kurang. “Mantri diperbolehkan memberikan pelayanan kesehatan di luar jam kerja, dan sifatnya adalah wilayah tidak terkait dengan Puskesmas,” jelasnya.

Akibat minimnya tenaga dokter di Palangka Raya khususnya daerah pedesaan membuat Dinas Kesehatan berupaya mengusulkan enam formasi tenaga medis ke pemerintah pusat, dan setelah itu akan langsung ditempatkan di daerah yang sangat membutuhkan.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa tenaga dokter yang ada di daerah pinggiran masih belum mendapatkan insentif lebih, jadi hanya sebatas memfasilitasi serta mendukung kegiatan penunjang pelayanan kesehatan saja. “Kami sudah pernah mengusulkan insentif untuk dokter yang bertugas di daerah pinggiran, namun sampai saat ini belum ada jawaban,” tambahnya.

Sekretaris Geralan Rakyat Yogyakarta, Sulistyo Admojo menegaskan, konsep RUUK DIY seperti itu Republik Indonesia akan dibawa kemana oleh pemerintah dalam hal ini SBY.

“Apakah pasal 18 UUD 1945 tidak cukup bagi pemerintah untuk melindungi kebhineka tunggal ika di Indonesia,” katanya kepada wartawan di DPRD DIY, Rabu (08/12).

Gubernur dan Wakil Gubernur yang nantinya dipilih dan Sultan serta Paku Alam dapat maju menjadi calon tanpa diusung partai politik juga semakin menunjukkan pemerintah pusat tidak pernah menghargai sejarah Yogyakarta bagi NKRI, tidak pernah menghargai jasa para pahlawan, jasa para pendiri bangsa Indonesia.

“Bagi kami apapun istilahnya, mau Gubernur Utama atau Wakil Gubernur Utama, kita tetap tidak ada pemilihan di DIY,” tegasnya.

Sulistyo Admojo yang juga Ketua Paguyuban Dukuh Kabupaten Bantul ini kembali mempertanyakan kengototan pemerintah dengan pilkada di DIY untuk menentukan Gubernur, karena jika pemerintah pusat punya uang untuk pilkada, lebih baik disumbangkan untuk fakir miskin di Yogyakarta ini yang jumlahnya juga banyak.

“Uang itu justru akan lebih berguna bagi fakir miskin di DIY dan tidak akan menimbulkan konflik sosial, politik di Yogyakarta dari pada untuk pilkada,” paparnya.

Bagi pemerintah lanjut Sulis, yang tidak mau lagi menghargai jasa-jasa para pendiri bangsa ini dengan memaksakan kehendaknya sendiri maka akan mendapatkan kutukan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka ia mengajak semua pihak untuk berdoa semoga pihak-pihak yang tidak lagi menghargai jasa pahlawannya maupun lupa dengan sejarahnya mendapatkan kutuk dari Allah. (jogjaprov.go.id)